Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perbudakan Modern

Oleh : Moralina Aweda Naresworo, Muhammad Akbar, Muhammad Raihan Sjahputra, dan Nurmala Sari Drajati

Dipublikasikan pada 24 Maret 2022

A.Pendahuluan

Konsep hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu konsep yang pengertiannya  berubah-ubah secara dinamis seiring berjalannya waktu dan silih bergantinya pemikir-pemikir yang menuangkan gagasan mereka terhadap konsep ini.[1] Terdapat beberapa mazhab yang dikenal oleh pemikir-pemikir dunia dalam memandang hakikat dari hak asasi manusia, di antaranya yaitu mazhab alami (natural school of thought) yang memandang hak asasi manusia sebagai sekumpulan hak yang secara otomatis  dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai matinya di dunia ini; hak yang merupakan pemberian dari suatu kekuatan supranatural dan karenanya tidak bisa diganggu gugat lagi, dan mazhab deliberatif (deliberative school of thought), yang memandang hak asasi manusia sebagai sekumpulan hak yang lahir dari kesepakatan kolektif masyarakat.[2] Mazhab yang dominan digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen penting mengenai hak asasi manusia di dunia adalah mazhab alami.

Hal ini dapat terlihat, misalnya pada paragraf pertama pembukaan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi ” Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,....”. Keberadaan frasa “recognition of inherent dignity” mengindikasikan bahwa seluruh hak-hak asasi manusia yang dilindungi di dalam DUHAM dikonstruksikan oleh para perumusnya sebagai sekumpulan hak yang kepemilikannya lekat dengan konsep kebebasan yang melekat pada setiap diri manusia, yang keberadaannya disepakati sebagai suatu fakta yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan di antara kondisi sosio-kultural di berbagai negara memastikan bahwa akan selalu terdapat perbedaan di antara negara-negara di dunia dalam hal penegakan HAM.

Meskipun terdapat banyak disparitas sosio-kultural di antara berbagai wilayah dunia yang berkontribusi terhadap terciptanya konsep relativisme HAM, yaitu perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup hak yang harus dilindungi oleh negara.[3] salah satu hak asasi paling mendasar yang telah diakui hampir secara universal adalah hak untuk terbebas dari perbudakan[4]. Sifat universal dari pengakuan terhadap hak asasi manusia ini disimpulkan oleh penulis berdasarkan fakta bahwa paragraf 4 DUHAM yang mengandung perlindungan manusia dari perbudakan, beserta dengan instrumen-instrumen hukum turunannya seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children 2000, diratifikasi oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia, yang secara efektif berarti negara-negara tersebut mengilegalkan praktik perbudakan. Namun demikian, pada praktiknya, masih dapat ditemukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pembolehan secara terselubung atas praktik ini oleh negara yang bisa dikatakan telah berlangsung secara sistematis dan kontinu, yang dikenal dengan istilah perbudakan modern. Salah satu di antara pembiaran secara terselubung tersebut adalah sistem Kafala yang diakui dalam hukum ketenagakerjaan negara-negara yang menjadi anggota Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu organisasi kerjasama regional di di antara negara-negara yang terletak di wilayah Teluk Arab, yaitu Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

Sistem Kafala merupakan sebuah sistem dimana seorang buruh migran yang berasal dari luar sebuah negara GCC, yang disebut sebagai makfūl, menandatangani suatu perjanjian dengan seseorang atau suatu institusi yang akan bertindak sebagai penjamin mereka selama masa bekerja mereka di negara GCC terkait, yang disebut sebagai kāfil.  Di dalam sistem kafala, setelah makfūl menandatangani kontrak perjanjian dengan pihak kāfil, mereka akan menerima visa masuk dan izin kerja, dengan kontraprestasi berupa kewajiban untuk bekerja pada pihak kāfil yang “menjamin” mereka. Setelah terikat melalui kontrak yang dimaksud, makfūl terikat pada kāfil yang menjaminnya, dalam artian ia tidak diperbolehkan untuk memberikan tenaganya kepada pihak lain.

Hal ini terdengar seperti sesuatu yang biasa dalam suatu hubungan kontrak kerja, namun sistem ini dikutuk oleh masyarakat internasional sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan māfkul dilarang untuk berganti pekerjaan sampai mereka mendapatkan izin dari orang atau institusi  yang menjadi kāfil mereka, atau menteri dalam negeri apabila kāfil terkait tidak mampu untuk memberikan izin tersebut kepada māfkulnya.[5] Kritikan yang dilayangkan oleh masyarakat internasional juga berkaitan dengan fakta bahwa kondisi hidup para buruh migran yang hidup di bawah sistem ini sangatlah tidak layak dan tidak sehat, yang disebabkan oleh suhu panas di tempat tinggal mereka, kelelahan ekstrem akibat pemaksaan kerja, dan standar kesehatan yang tidak memadai. Demikian juga fakta bahwa seringkali para buruh migran tersebut berada dalam posisi yang rawan untuk mendapatkan perlakuan yang keji dan tidak manusiawi dari majikan mereka.[6] Perlu dicatat juga bahwa seringkali paspor māfkul ditahan oleh kāfil mereka masing-masing ketika mereka tiba di negara GCC terkait, sehingga menurut hukum internasional, mereka tidak bisa leluasa melakukan perjalanan internasional.

Tidak ada satu definisi yang disepakati secara universal mengenai perbudakan modern, sehingga merupakan suatu hal yang sedikit sulit untuk secara definitif menjelaskan makna darinya. Namun, berdasarkan berbagai literatur yang dapat dijumpai mengenai masalah ini, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam sistem Kafala sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu adanya pembatasan terhadap gerak-gerik pekerja, pembatasan terhadap hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang diinginkannya, tidak adanya upaya dari majikan untuk menjaga kualitas standar hidup pekerja, penempatan pekerja dalam posisi yang rawan sehingga memudahkan eksploitasi terhadapnya oleh majikannya, dan pemberian hak yang tidak berimbang kepada majikan dibandingkan dengan pekerja, kurang lebih menggambarkan apa yang digambarkan oleh kebanyakan orang ketika berbicara mengenai perbudakan modern.[7]

Hal ini selaras dengan interpretasi modern dari 1926 Slavery Convention oleh International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia yang mendefinisikan perbudakan bukan hanya sebagai keadaan dimana seseorang memiliki hak hukum yang penuh atas orang lain[8], sebagaimana yang sering terjadi pra abad ke-20, melainkan suatu keadaan dimana hak otonomi seseorang dibatasi sedemikian rupa melalui tekanan fisik maupun mental oleh orang lain sehingga orang yang membatasi itu memiliki kendali de facto atas orang yang dibatasi.(…to extend the definition to situations where the victim is not subjected to extreme rights of ownership, but where such physical or psychological control over a person effectively restricts or controls an individual’s autonomy to remove a person’s freedom of choice or their movement. Such construction detaches slavery from a historic understanding of “chattel slavery” to apply to contemporary contexts where humans are controlled as possessions, rather than legally owned, often through the destruction of a person’s autonomy)[9]. Hal ini dilakukan karena pada masa kini, tidak ada negara yang mengakui sistem perbudakan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang sebelum abad ke-20, namun masih banyak negara yang memperbolehkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bersifat eksploitatif bagi para tenaga kerja, yang pada hakikatnya merupakan kontinuasi spiritual dari perbudakan pra abad ke-20.

Sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, berdasarkan konsep rechtstaat yang digagas olehnya, suatu negara hukum merupakan suatu negara yang harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu mengadakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mengadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, mengadakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memiliki peradilan administrasi dalam perselisihan yang bersifat administratif.[10] Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara [11]. Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan konstitusional kepada warga negaranya berupa perlindungan dari praktik-praktik sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam dua paragraf di atas. Sebagaimana dinyatakan secara expressis verbis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) in casu Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan 28I ayat (1) . Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memproyeksikan dirinya sebagai negara hukum  memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut bagi para warga negaranya.

`Namun demikian, apakah pada kenyataannya hak-hak tersebut telah nyata dilindungi oleh negara secara memadai? Suatu peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini membuat banyak orang mempertanyakan hal tersebut. Pada tanggal 18 Januari 2022 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangsungkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kediaman Bupati Langkat yang sekarang telah berstatus nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin, yang terletak di Langkat, Sumatera Utara.

Di dalam operasi tersebut, selain menemukan barang bukti atas tindak pidana korupsi berupa uang tunai sejumlah Rp786.000.000,00[12], KPK melakukan penemuan yang cukup mengejutkan. Di pekarangan belakang rumah Bupati Langkat, tidak jauh dari sebuah lokasi pengelolaan hasil sawit dari perkebunan yang dimiliki oleh sang bupati nonaktif, mereka menemukan sebuah kerangkeng atau penjara yang digunakan untuk menampung manusia.[13] Berdasarkan keterangan dari petugas penjaga bangunan tersebut, kerangkeng tersebut digunakan sebagai tempat menampung warga-warga “binaan” sang bupati, yang disebut-sebut dibina oleh sang bupati untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba yang mereka miliki. [14]

Pada saat pihak Kepolisian Langkat mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan pada hari berikutnya, mereka menemukan 30 orang di dalam kerangkeng tersebut.[15] Berdasarkan penelusuran dari pihak kepolisian, terungkap fakta bahwa  bahwa penjara/kerangkeng tersebut telah dibangun sejak tahun 2012.[16]  Selain itu, mereka menemukan dua kerangkeng manusia di rumah sang bupati nonaktif yang masing–masing berukuran 6×6 meter. Kedua sel itu diisi 27 orang yang setiap hari dipaksa bekerja di kebun sawit milik Terbit.  Saat pulang bekerja, mereka akan dimasukkan ke dalam kerangkeng lagi, tanpa akses keluar, dan siklus itu berlanjut setiap hari untuk setiap pekerja atau “warga binaan” selama rata-rata 1,5 tahun, ketika “masa binaan ” mereka rata-rata selesai. [17]Selama proses tersebut, para pekerja menjadi subjek dari perlakuan yang keji berupa pukulan yang menyebabkan kebanyakan mereka menderita luka-luka lebam.[18]Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis membahas tentang peraturan terkait perbudakan, analisis perbudakan modern, dan analisis tindakan Bupati merupakan pelanggaran HAM

B.Peraturan Terkait

Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perbudakan adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Pasal 28D (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Kata setiap orang, menunjukkan dimensi yang menyeluruh terhadap manusia, tidak mengecualikan suatu kelompok atau warga negara tertentu untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945, yakni:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal ini menunjukkan hak yang dimiliki seseorang secara tegas dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi Negara Indonesia. Negara Indonesia berupaya memberikan hak-hak tersebut kepada manusia, karena manusia memiliki martabat. Hak-hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak bagi setiap diri manusia.

Berdasarkan Pasal 28I UUD 1945, berbunyi:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hari nurani, hak beragama. hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ayat (1) dari Pasal 28I, memberikan gambaran bahwa ada hak asasi manusia yang tak dapat disimpangi atau tak dapat diderogasi. Hak untuk tidak diperbudak menjadi hak yang tak dapat disimpang, berbeda seperti hak menyatakan pendapat yang masih dapat diderogasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 20 UU HAM, berbunyi :

1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan secara tegas bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk tidak diperbudak hal yang serupa juga tercantum dalam pasal 20 UU HAM yang secara spesifik menyebutkan mengenai larangan perbudakan, bahwa setiap orang harus bebas dari perbudakan dan tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak. Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditemukan definisi mengenai perbudakan, yaitu:

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Menurut UU Perdagangan Orang, perbudakan merupakan salah satu bentuk eksploitasi manusia dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Sementara itu, pelaku perbudakan dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kecaman dari dunia internasional didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah ada dan telah disepakati oleh negara-negara dunia. Konvensi-konvensi tersebut hadir sebagai pedoman atau arah dan orientasi untuk kesatuan masyarakat dunia.

No. KonvensiSubstansi terkait Perbudakan
1Slavery Convention (1926)Mendefinisikan perbudakan dan perdagangan budak dan menuntut negara-negara untuk menghapuskan perbudakan.
2ILO ConventionMemperluas definisi perbudakan dari Konvensi perbudakan 1926 mencakup kerja paksa.
3Universal Declaration of Human Rights (1948)Memberikan dasar normatif untuk standar HAM universal. Pasal 4 berbunyi: “No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms”.
4The International Covenant on Economic, Social, and Cultural RightsPada pasal 6 hingga 10 terkandung hak para pekerja dan pada pasal 7 disebutkan mengenai upah yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.
5Protocol amending the Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926 (1953)Perjanjian ini lebih banyak memberi dasar administratif dengan menggantikan kelembagaan Liga Bangsa-Bangsa, yang mengadopsi Konvensi Perbudakan yang disebutkan di atas dengan kelembagaan PBB.
6Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (1956)  Memperluas Konvensi Perbudakan 1926 termasuk praktek mirip perbudakan dan kerja paksa.

Konvensi-konvensi yang telah terbentuk dan telah diratifikasi oleh sebagian negara-negara di dunia diharapkan mampu membenahi dan membentuk masyarakat dunia. Indonesia juga meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perbudakan diantaranya adalah ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour (1930), Universal Declaration of Human Rights (1948), dan The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ada beberapa konvensi internasional yang tidak diratifikasi oleh Indonesia akan tetapi Indonesia akan tetap terikat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1969 yang mengatur tentang Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Keterikatan Indonesia dalam hal ini melalui mekanisme hukum kebiasaan internasional seperti dinyatakan oleh mahkamah internasional tahun 2002 (Damos Dumoli Agusman, 2010:4).

Sangat jelas bahwa perbudakan adalah pelanggaran HAM berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Perbudakan sangat jelas telah melanggar Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat para penghuni kerangkeng tidak bisa memilih pekerjaan sesuai dengan kehendak mereka dan fasilitas yang mereka dapatkan di kerangkeng jauh dari kata layak.

Menurut kesaksian mantan penghuni kerangkeng yang berhasil melarikan diri, terdapat tindakan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan penjaga kerangkeng dan terdapat korban meninggal yang menurut kesaksian keluarga terdapat luka lebam di tubuh korban padahal korban dalam keadaan baik saat dikirim ke tempat “rehabilitasi narkoba” Bupati Langkat.[19] Dari kesaksian tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Bupati Langkat melanggar beberapa pasal dalam KUHP, yaitu pasal 351, 354, dan 358 KUHP.

Berdasarkan pasal 351 KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan pasal 354 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Berdasarkan Pasal 358 KUHP

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: (1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat. (2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

 Menurut bupati langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin-angin, ruang yang sengaja didirikannya itu untuk membina para pecandu narkoba itu tidak memerlukan izin dari pihak-pihak tertentu, karena terbuka dan diketahui banyak pihak. Pembuatan ruang pembinaan itu menurut terbit dilakukan atas permintaan masyarakat setempat (membantu masyarakat)[20] Hal ini tentu saja melanggar Pasal 555 KUHP yang menyatakan “Seorang kepala rumah penjara, rumah pendidikan negara, atau rumah sakit gila, yang memasukan atau menahan orang di situ tanpa minta ditunjukan padanya surat perintah penguasa yang berwenang atau putusan pengadilan, atau tidak memasukan ke dalam register sebagaimana mestinya, hal orang yang dimasukan itu dan perintah atau putusan yang menjadi dasarnya, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan, atau denda paling banyak seratus lima puluh rupiah”.

C.Perbudakan Modern

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan “pengabdian mutlak”.

Istilah budak dalam bahasa Inggris disebut dengan slave yang berasal dari kata slav. Menurut Encyclopædia Britannica, kata slav merujuk pada bangsa Slavia yang ditangkap dan dijadikan budak saat perang awal abad pertengahan (abad ke-5 hingga 15 Masehi). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna kata “budak” adalah “hamba” atau “jongos”. Sedangkan “perbudakan” berarti “sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.”

Perbudakan modern adalah tindakan kejahatan yang menguntungkan yang melanggar hak asasi manusia sehingga mempengaruhi individu, masyarakat, dan negara. Tindak kejahatan tersebut bersifat laten dan sering dikelilingi oleh ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk kekerasan lain.[21] Konvensi Perbudakan yang dikeluarkan pada tahun 1926 pasal 1.2 mendefinisikan perbudakan sebagai semua tindakan yang melibatkan penangkapan, perolehan, atau pembuangan seseorang dengan maksud untuk membuatnya menjadi budak, semua tindakan yang melibatkan perolehan seorang budak dengan maksud untuk menjual atau menukarnya, semua tindakan pelepasan melalui penjualan atau pertukaran budak yang diperoleh dengan maksud untuk dijual.[22] Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Perbudakan Modern merupakan tindakan oleh seseorang atau kelompok yang ingin mencari keuntungan finansial dan kemudahan pekerjaan dengan cara melakukan penindasan atau mempekerjakan seseorang/sekelompok tanpa memandang nilai-nilai hak asasi dan penghargaan manusia.
       Dewasa ini, melihat Perbudakan lebih kompleks dan sistematis. Adanya Teknologi, Kekuasaan, Jabatan, Ketenaran, dan sebagainya menjadikan  Perbudakan disebut “modern”. Jika merujuk masa lalu, erat kaitannya Perbudakan dengan penjajahan. Namun, Era ini penuh dengan junjungan tinggi terhadap kebebasan dan memuliakan manusia. Masih ada, perlakuan yang tidak manusiawi dengan segala teknik dan sistematikanya sangat disayangkan masih ada perilaku tersebut. Faktanya, rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja secara mutlak, baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan pelengkapnya sehingga prinsip struggle for life benar-benar terjadi. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO dalam Methodology of the global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage (2017) menjelaskan bahwa perbudakan modern tidak didefinisikan dalam undang-undang, kata itu digunakan sebagai istilah umum. Pada dasarnya, perbudakan modern mengacu pada situasi eksploitasi yang dilakukan seseorang tidak dapat menolak atau pergi karena ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Klasifikasi Perbudakan Modern

Berdasarkan data Indeks perbudakan global (Globaly Slavery Index) hampir 46 juta orang terjerat perbudakan modern di seluruh dunia Sebenarnya hingga saat ini tidak ada definisi jelas yang disetujui secara global mengenai perbudakan modern. Namun, berdasarkan laporan dari beberapa sumber, terdapat beberapa elemen kunci mengenai tindakan perbudakan modern.[23] Dalam beberapa kasus perbudakan modern seringkali mengandung lebih dari satu elemen di bawah ini :

Buruh Kontrak: Seseorang menjadi buruh kontrak karena alasan utang dan dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar untuk melunasi utangnya. Kebanyakan orang yang terjerat kasus kerja paksa seperti ini tidak akan pernah bisa membayar utangnya hingga ajal menjemput. Lebih parahnya lagi, jika utangnya tidak terbayar maka utang tersebut bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kasus buruh paksa sudah ada di dunia sejak ratusan tahun lalu dan berkembang di Asia Selatan seperti di sektor pertanian, pabrik batu bata, penggilingan, dan pabrik-pabrik.
Perbudakan Turun Temurun
: Ketika seseorang lahir dari keluarga yang terjebak dalam perbudakan, maka bayi yang baru lahir tersebut juga dianggap berasal dari kelas budak dan akan menjadi budak. Hal seperti ini umumnya terjadi di negara dengan sistem hirarki yang kuat.

Pekerja Paksa: Dalam kasus ini, biasanya seseorang dipaksa untuk bekerja dengan bayaran yang tidak setimpal setelah mendapat tindak kekerasan atau intimidasi. Banyak orang merasa terjebak dalam kasusu kerja paksa dan hal ini biasanya terjadi di luar negara si pekerja di mana paspor mereka ditahan oleh pemberi kerja dan mereka tidak diizinkan untuk pergi.

Pernikahan usia dini/Pernikahan paksa: Kasus ini terjadi ketika anak-anak, umumnya perempuan, berusia kurang dari 18 tahun dipaksa menikah dan menjadi budak seksual.

Perdagangan Manusia: Kasus ini terjadi ketika baik wanita, pria ataupun anak-anak dieksploitasi di bawah kekerasan, penipuan, atau pemaksaan untuk bekerja. Yang membuat kasus ini berbeda dengan penyelundupan manusia adalah perdagangan manusia bertujuan untuk eksploitasi. Perdagangan manusia biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi objek yang diperdagangkan dalam berbagai bentuk tindakan seperti prostitusi, pekerja paksa, dipaksa mengemis, dipaksa melakukan tindak kriminal, perbudakan, pernikahan paksa, dan donor organ secara paksa.

Perdagangan organ: Kasus pengambilan organ, kendati tidak selazim kasus pekerja seks paksa atau perdagangan buruh, juga merupakan bagian dari perdagangan pasar gelap yang dilakukan oleh geng kriminal. [24]

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO dalam Methodology of the global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage (2017) menjelaskan bahwa perbudakan modern tidak didefinisikan dalam undang-undang, kata itu digunakan sebagai istilah umum. Pada dasarnya, perbudakan modern mengacu pada situasi eksploitasi yang dilakukan seseorang tidak dapat menolak atau pergi karena ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Apabila kasus dugaan perbudakan yang dilakukan Terbit Rencana Perangin Angin (TRPA) adalah benar adanya, maka kasus tersebut cerminan dari rumus perbudakan modern yang diuraikan diatas. Pendapat ini didasari karena adanya relasi kuasa yang tampak pada TRPA sebagai Bupati dan sebagai Pengusaha Sawit. Bentuk Pelanggaran HAM kepada Pekerja di Kerangkeng sangatlah keji dan melanggar nilai dasar kebebasan untuk hidup Individu Manusia. Apabila nanti di Persidangan terbukti maka dapat disimpulkan ini contoh dari kasus “Perbudakan Modern” di Indonesia yang terjadi pada masa sekarang.

Payung hukum perbudakan modern telah diatur dalam pelbagai Undang-Undang (UU). Mulai dari  UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tak ketinggalan, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Konvensi ILO nomor 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa

D.Tindakan Bupati Merupakan Pelanggaran HAM

Kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai saat ini masih berada pada proses penyidikan.[4]  Hasil dari penyidikan saat ini menghasilkan dugaan kuat bahwa terdapat lebih dari satu tindak pidana di dalam kerangkeng tersebut. Pada 13 Februari 2022 Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut, menyatakan bahwa terdapat tindak pidana penganiayaan di dalam kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat.[25] Kombes Pol Hadi Wahyudi juga menyatakan bahwa Tim Forensik sedang melakukan otopsi pada 2 jenazah yang diduga korban penganiayaan.[26] Selain itu, pada 29 Januari 2022 Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mendapat keterangan dari pihak keluarga korban bahwa terdapat sejumlah bekas pukulan di wajah jenazah.[27] Kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat memiliki dugaan yang sangat kuat terkait penganiayaan ringan  hingga berat yang menyebabkan kematian.[5] 

Tidak hanya itu, terdapat dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kerangkeng manusia yang disebut sebagai tempat rehabilitasi tersebut tidak memiliki izin sejak 2012.[28] Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa pendirian tempat rehabilitasi tersebut berdasarkan inisiatif Bupati Langkat sendiri.[29] Pendirian tempat rehabilitasi oleh Bupati non-aktif Langkat tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, terdapat dugaan telah terjadi perbudakan modern berkedok tempat rehabilitasi. Para penghuni kerangkeng dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit milik Bupati nonaktif Langkat. Mereka dipekerjakan dengan jam kerja selama 10 jam dan tidak diberi akses keluar perkebunan.[30] Ada pembatasan dan jam kerja yang tidak wajar menunjukan adanya tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap penghuni kerangkeng. Adanya unsur penampungan dengan tujuan mengeksploitasi orang telah memenuhi unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.[31] Perdagangan manusia sendiri merupakan bentuk dari perbudakan modern.[32] Bupati nonaktif Langkat dapat dikenai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[33]

Akan tetapi, muncul permasalahan Bupati nonaktif Langkat bertindak sebagai individu atau aparatur negara. Subjek hukum hak asasi manusia dibagi menjadi dua yaitu aktor negara dan aktor bukan negara.[34] Aktor negara bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia warganya masing-masing.[35]Pelanggaran hak asasi oleh negara manusia dapat dilakukan dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) atau kelalaiannya sendiri (acts of omission).[36] Sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia apabila negara tidak melindungi atau meniadakan hak warga negaranya, membiarkan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, dan negara gagal menuntut tanggung jawab aparat negara pelaku kejahatan kemanusiaan.[37]

Kasus kerangkeng manusia yang ditemukan pada tanggal 18 Januari 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tersebut milik Bupati nonaktif Langkat.[38] Pada Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tertulis bahwa bupati termasuk pejabat negara.[39] Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terjadi apabila pada saat menyandang sebagai perwakilan negara, mereka tidak melakukan tugasnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negaranya.[40] Bupati nonaktif Langkat sendiri melakukan berbagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia terhadap penghuni kerangkeng.

Selain itu, pada 1 Februari 2022 ditemukan adanya temuan pembiaran yang terorganisir.[41] Pembiaran yang terorganisir kerangkeng manusia tersebut adalah rahasia umum dan sebenarnya berbagai pihak sudah mengetahuinya, tetapi mereka hanya membiarkan dan tidak melakukan tidak lebih lanjut.[42] Adanya temuan tersebut tidak menutup kemungkinan aktor negara subjek hukum hak asasi manusia mengetahui, tetapi membiarkan kejahatan kemanusiaan tersebut terjadi begitu saja.

Kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara tersebut dapat dibebankan kepada negara. Ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara (the doctrine of imputability) menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara dapat dibebankan kepada negara.[43] Pembebanan yang dilakukan petugas negara menimbulkan pertanggungjawaban negara.[44] Pertanggungjawaban negara dapat dibebankan apabila pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran yang telah ditetapkan hukum internasional dan hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya.[45]

Akan tetapi, terdapat temuan bahwa pendirian kerangkeng manusia pada kasus ini merupakan inisiatif dari Bupati nonaktif itu sendiri sejak tahun 2012.[46] Apabila demikian, Bupati nonaktif Langkat merupakan subjek hukum hak asasi manusia sebagai individu. Individu sebagai subjek hukum hak asasi manusia didasarkan pada konsep individual criminal responsibility dan command responsibility yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukan tapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan.[47] Meskipun sebagai aktor bukan negara, Bupati nonaktif Langkat yang bertindak sebagai individu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Bupati nonaktif Langkat melakukan tindak kejahatan kemanusiaan ini sejak masih menyandang subjek hukum hak asasi manusia hingga menyandang subjek hukum hak asasi manusia sebagai negara. Pelanggaran HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[48] Berdasarkan isi pasal tersebut, pelanggaran hak asasi manusia itu melanggar hukum siapa pun pelakunya.

Pelanggaran hak asasi manusia sendiri merupakan bentuk tindak pidana. Moelyatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.”[49]Perbuatan pidana biasa hanya dapat ditindak lebih lanjut apabila hukum positif di negara tersebut telah mengaturnya. Perbuatan pidana sendiri menurut Moeljatno memiliki lima unsur, yaitu: Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat; Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Keadaan Tambahan yang memberatkan pidana;Unsur melawan hukum yang objektif; Unsur melawan hukum yang positif.;[50] Dengan demikian, apabila suatu tindakan memenuhi kelima unsur tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana.

Kerangkeng manusia sudah jelas terbukti tindak pidana. Tindak pidana tersebut masih ditelusuri lebih lanjut terkait kebenaran adanya tindak pidana khusus, seperti perdagangan orang atau pelanggaran hak asasi manusia, atau hanya konvensional,seperti penganiayaan. Akan tetapi, kasus kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat termasuk dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat ini memenuhi unsur perbudakan modern. Pada Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tertulis bahwa perbudakan termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan kasus kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat ini diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan konvensional pada kasus kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat dapat diadili dengan KUHP. Tindak pidana konvensional tersebut meliputi penganiayaan dan perampasan kemerdekaan, sedangkan tindak pidana khususnya meliputi perbudakan. Meskipun perbudakan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, kasus kerangkeng manusia juga bisa diadili dengan pengadilan hak asasi manusia. Berdasarkan pada asas hukum lex specialis derogat legi generali, peraturan yang mengatur lebih khusus, undang-undang yang diatur diluar KUHP,  mengesampingkan aturan yang berlaku umum yaitu KUHP.[51] Selain itu, Berdasarkan teori lex specialis sistematis, apabila suatu pertistiwa yang termasuk tindak pidana khusus diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, maka yang digunakan adal undang-undang  yang mengatur lebih lengkap terkait permasalahan tersebut.[52] Dengan demikian, kasus kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat lebih tepat diadili dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Meskipun demikian, tidak menutup adanya subjek hukum hak asasi manusia aktor negara lagi. Kemungkinan tersebut didasarkan pada adanya temuan pembiaran yang terorganisir sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kemungkinan tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dengan adanya keterangan saksi, temuan, dan bukti-bukti yang baru.

E. Penutup

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, praktik kerangkeng manusia yang dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin merupakan suatu tindakan yang melanggar berbagai ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu Pasal 351, 354, dan 358 KUHP. Akan tetapi, lebih dari itu, praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan modern, dikarenakan ia telah memenuhi karakteristik-karakteristik dari perbudakan modern, di antaranya yaitu adanya relasi kuasa yang tampak pada hubungan antara Terbit Rencana sebagai Bupati dan sebagai Pengusaha Sawit dengan para tahanan kerangkeng manusianya dan situasi eksploitasi yang dilakukan oleh sang Bupati yang menyebabkan  seseorang atau beberapa orang tidak dapat menolak atau pergi karena ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut, dikaitkan dengan fakta bahwa dalam kasus ini pelanggaran HAM dilakukan oleh seorang bupati yang merupakan pejabat negara sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki implikasi bahwa pelanggaran HAM ini dilakukan oleh aktor negara, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan terjaminnya hak-hak asasi yang dimiliki oleh para warga negaranya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, telah terjadi sebuah pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan dengan sedemikian kejinya oleh aktor negara atas kesadaran penuh darinya, sehingga negara dalam kasus ini dapat dikatakan telah gagal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia para warganya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.


[1]     Ivic, Sanja. 2010. “Dynamic Nature of Human Rights: Rawls’s Critique of Moral Universalism.” Trans/Form/Ação 33 (2): 224. https://doi.org/10.1590/s0101-31732010000200013.

[2]     Dembour, Marie-Bénédicte. “What Are Human Rights? Four Schools of Thought.” Human Rights Quarterly 32, no. 1 (2010): 1–20. http://www.jstor.org/stable/40390000.

[3]     Arifin, Ridwan, Rasdi, and Riska Alkadri. 2018. “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY 26 (1): 17. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612.

[4]     Sifat universal dari pengakuan terhadap hak asasi manusia ini disimpulkan oleh penulis berdasarkan fakta bahwa paragraf 4 DUHAM yang mengandung perlindungan manusia dari perbudakan, beserta dengan instrumen-instrumen hukum turunannya seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children 2000, diratifikasi , meskipun dengan reservasi terhadap beberapa ketentuan di dalamnya,  oleh negara-negara seperti Bahrain, Oman, dan Qatar, yang selama ini memiliki reputasi yang buruk dalam bidang penghargaan terhadap hak-hak buruh/tenaga kerja.

[5]     Malaeb, Hanan N. “The ‘Kafala’ System and Human Rights: Time for a Decision.” Arab Law Quarterly 29, no. 4 (2015): 307–42. http://www.jstor.org/stable/24811144.

[6]     Ibid

[7]     Essaid, Salim. n.d. “Migrant Workers under the ‘Kafala’ System in the GCC.” Migrant-Rights.Org. Accessed February 24, 2022. https://www.migrant-rights.org/2010/11/MIGRANT-WORKERS-UNDER-THE-KAFALA-SYSTEM-IN-THE-GCC/.

[8]     Pengertian “hak hukum yang penuh” di sini mencakup hak untuk memperjualbelikan budak yang mereka miliki di pasar yang diakui legalitasnya oleh negara, dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang lumrah dilakukan oleh orang terhadap barang yang menjadi hak miliknya.

[9]     Sands, Matthew. 2019. “UDHR and Modern Slavery: Exploring the Challenges of Fulfilling the Universal Promise to End Slavery in All Its Forms.” The Political Quarterly 90 (3): 430–38. https://doi.org/10.1111/1467-923x.12712.

[10]   HR, Ridwan. 2016.  Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, 12th ed., 6–7. Depok: Rajagrafindo Persada.

[11]   Asshiddiqie, Jimly. 2011. Essay. In Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Ketiga, 92. Jakarta: Sinar Grafika.

[12]   Meiliana, Diamanty. 2022. “Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur Sebelum Menyerahkan Diri .” KOMPAS.com. Kompas.com. January 19, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/02404381/kronologi-ott-bupati-langkat-sempat-kabur-sebelum-menyerahkan-diri?page=all.

[13] Ibid

[14]    Ibid

[15] Ibid

[16]   Ibrahim, Igman. 2022. “Temuan Polisi, Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif Kerja Tak Dibayar Di Pabrik Kelapa Sawit.” Tribunnews.com. Tribunnews. January 25, 2022. https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/25/temuan-polisi-penghuni-kerangkeng-bupati-langkat-nonaktif-kerja-tak-dibayar-di-pabrik-kelapa-sawit.

[17]   Ibid

[18]      Asril, Sabrina. 2022. “Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji! Halaman All.” KOMPAS.com. Kompas.com. January 24, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/17300591/laporkan-dugaan-kerangkeng-manusia-milik-bupati-langkat-migrant-care-sangat?page=all.

[19] TV ONE. “Berusaha Melarikan Diri Dari “Kerangkeng” Milik Bupati Suprapto Dianiaya” YouTube, diunggah oleh tvOneNews, Februari 2022, https://youtu.be/LTuiFeiGO9E.

[20] KOMPAS, “Klain Kerangkeng Tempat Pembinaan, Bupati Langkat Sebut Tak Perlu Izin” https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/21021031/klaim-kerangkeng-tempat-pembinaan-bupati-langkat-sebut-tak-perlu-izin?page=all (diakses pada 24 Februari 2022)

[21] Purbadi Hardjoprajitno, Saefulloh M. Badrun,  Tiesnawati Wahyuningsih, 2010.  Modul Hukum Ketenagakerjaan : Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,, 20-22. Bandung: Rajagrafindo Persada

[22] TEMPO, “Mengenal Perbudakan, sistem kerja yang tidak manusiawi” Mengenal Perbudakan, Sistem Kerja Paksa yang Tidak Manusiawi – Dunia Tempo.co(diakses pada 27 februari 2022)

[23] KOMPAS, “Fakta Terbaru Kerangkeng Bupati Langkat: Ada Korban Jiwa hingga Keluarga Diminta Tanda Tangan Surat Tak Menuntut” Fakta Terbaru Kerangkeng Bupati Langkat: Ada Korban Jiwa hingga Keluarga Diminta Tanda Tangan Surat Tak Menuntut (kompas.com) (diakses pada 25 Februari 2022)

[24] A.B. Widyanta, 2015, 31-33“Rejim “Fundamentalisme Pasar” dan Perbudakan Modern Kaum Tani” 2015, 31-33 Jurnal J.Anthon Vol 13

[25]   Metro TV News. “Otopsi Jasad Korban Kerangkeng Bupati Langkat, Tim: Forensik: Ada Bekas Pukulan”, https://m.metrotvnews.com/play/N6GC0m0O-bongkar-makam-korban-kerangkeng-tim-forensik-ada-bekas-pukulan (diakses 25 Februari 2022).

[26]   Ibid.

[27]   Ahmad Arfah Fansuri Lubis. “7 Temuan LPSK do ‘Penjara’ Rumah Bupati Langkat: Tak Di Bayar-Ada yang Tewas”, https://news.detik.com/berita/d-5919974/7-temuan-lpsk-di-penjara-rumah-bupati-langkat-tak-dibayar-ada-yang-tewas (diakses 25 Februari 2022)

[28]   BBC News. “Kerangkeng manusia di Langkat ‘bukan tempat rehab’ sebut BNN, peneliti: Mengapa didiamkan?”, https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-60141417 (diakses 25 Februari 2022)

[29]   Rakha Arlyanto Darmawan. “Polri:Kerangkeng Manusia Dibangun Inisiatif Bupati Langkat Tak Berizin”, https://news.detik.com/berita/d-5913489/polri-kerangkeng-manusia-dibangun-inisiatif-bupati-langkat-tak-berizin (diakses 25 Februari 2022)

[30]   CNN Indonesia. “Fakta-Fakta Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat”m https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220125135406-12-750955/fakta-fakta-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat (diakses 25 Februari 2022).

[31]   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[32]   R Munthe, “Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia”, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (jurnal.unimed.ac.id, 2015), https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/3126, hlm. 2. Lihat juga H. Nurhenny. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

[33]   Vide. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[34]  Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 53-57.

[35] Ibid., hlm. 53.

[36] Ibid., hlm 69.

[37] Ibid., hlm. 53-54.

[38] Reza Efendi, “17 Temuan LPSK Terkait Kerangkeng Manusia di Bupati Langkat”, https://www.liputan6.com/regional/read/4874646/17-temuan-lpsk-terkait-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat (diakses 28 Februari)

[39] Vide. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

[40] Y Sabila, K Bustamam and B Badri, “Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu … (jurnal.ar-raniry.ac.id, 2019), <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929>, hlm. 207.

[41]  Kompas TV, “ 17 Temuan LPSK Soal Kerangkeng Bupati Langkat: Diperlakukan Sebagai Tahanan Hingga Tak Diupah!”, https://www.youtube.com/watch?v=gFd1I-_yZ-Q&t=900s (diakses 28 Februari 2022)

[42] Ibid.

[43] Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, dkk., Op.Cit., hlm. 78.

[44] Ibid., hlm. 78.

[45] Ibid., hlm. 78.

[46] Kompas TV, Loc.cit

[47] Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, dkk., Op.Cit., hlm. 57. Lihat juga Pasal 2, 3, 4, dan 5 dari Statuta International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY).

[48] Vide. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[49] Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 121.

[50] Ibid., hlm 125.

[51]      Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.  (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33-36.

[52] Eddy O.S. Hiariej, op.cit., hlm. 146-147.


Leave a Reply

Your email address will not be published.