TINJAUAN ATAS REGULASI DAN PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Oleh : Ananda Mulia Putri Maharani, Machiko Destria Sugita, Saskia Dinda Ratna Pratiwi, dan Kania Kusuma Dewi

Dipublikasikan pada 28 Maret 2022

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan berikut memiliki arti bahwa negara memberi dan melindungi kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia, yakni Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Sebagai akibat dari pluralisme agama di Indonesia, negara pun turut andil dalam mengatur hubungan beragama antar individu melalui hukum perdata, tidak terkecuali UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. UU a quo berisi syarat dan ketentuan perkawinan yang sah menurut hukum positif di Indonesia.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.[1] Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab, oleh karena itu perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.[2] Sah atau tidaknya perkawinan bergantung pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan , yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”[3] Namun, pada penerapannya, kerap terjadi permasalahan akibat pasal-pasal tersebut yang dianggap membatasi hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan karena beda agama. Padahal, Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945 telah memberi jaminan hak asasi manusia tentang berkeluarga yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”[4]

Berdasarkan pernyataan diatas, hukum agama dan kepercayaan itu merupakan syarat sahnya perkawinan yang berarti perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agama dari kedua mempelai.[5]Jika perkawinan dilaksanakan oleh pasangan yang tidak seagama dan terdapat peraturan agama tersebut melarang perkawinan tersebut, maka oleh Undang-Undang Perkawinan melarang terjadinya perkawinan. Kemudian, Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan mengatur larangan perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”[6]

Oleh sebab itu, keberadaan pasal tersebut menjadi pertimbangan untuk perkawinan beda agama.

Ketidakpastian hukum mendorong pasangan beda agama melangsungkan perkawinannya dengan menikah di luar negeri atau mengganti agama baik sementara maupun permanen agar dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini didasari alasan kontradiktif dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa :Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Kemudian, penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Pengaturan ini memberi perspektif baru untuk memberi penjelasan syarat sah perkawinan beda agama yang diakui negara. Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 memberi perspektif baru atas pengakuan sah perkawinan beda agama yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain pasal-pasal yang kontradiktif pada setiap perundang-undangan terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan:

“Bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka.”[7] Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989 dan juga memanfaatkan kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[8] Putusan MK ini berarti Perkawinan yang telah dilakukan harus memiliki izin atau ketetapan dan kekuatan hukum dengan mencatatkannya ke sebuah lembaga/instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan antara pasangan suami istri terbukti sah sesuai hukum di Indonesia. Maka, hal ini dilakukan dengan pencatatan perkawinan yang bertujuan agar hak-hak anak/keturunannya dapat terlindungi.

Selain Putusan MK, terdapat pula aturan pencatatan sipil mengenai penolakan terhadap pelangsungan perkawinan telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yangmengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat penolakan tersebut diatas.”[9] Berdasarkan pasal diatas, apabila terdapat para pihak yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sesuai dengan wilayahnya dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Penolakan yang dimaksud dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam Kantor Urusan Agama maupun Kantor Pencatatan Sipil.

Pada intinya, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan secara sah dengan penetapan yang dikeluarkan pengadilan sebagai pengantar untuk mengajukan perkawinan ke Pencatatan Sipil. Kemudian, Pasal 63 ayat (1a) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan jika pemohon beragama Islam dan membutuhkan campur tangan pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Namun, dikarenakan Pengadilan Agama menolak perkawinan berdasarkan alasan tersebut, maka kasus tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.[10]

Realitanya, masih ada perbedaan tafsir dalam putusan permohonan perkawinan beda agama, maka pelaksanaannya permohonan perkawinan beda agama tidak selamanya dikabulkan oleh Pengadilan. Perkawinan beda agama memiliki dua Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla. menolak perkawinan beda agama, sedangkan penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Kedua penetapan Pengadilan Negeri tersebut keduanya berniat untuk melakukan perkawinan beda agama yang akan dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan akan dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing daerah. Dasar penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla. menolak perkawinan beda agama karena hakim menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaan masing-masing. Namun, penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. didasari oleh penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan juga Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini dianggap sejalan dengan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin  kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya.

Pada bulan Februari 2022, seorang pria yang berasal dari Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua, bernama E. Ramos Petege melayangkan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). [11]Ramos mengajukan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Ia berpendapat bahwa penormaan dalam pasal UU Perkawinan mengakibatkan ambiguitas pada penerapannya. Pasal-pasal tersebut dianggap kontradiktif dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D 1, Pasal 29 Ayat (1), dan (2) UUD NRI Tahun 1945. UU Perkawinan ini berakibat pada ketidakpastian aktual yang melanggar hak-hak konstitusional Ramos. Akibatnya, ia mengalami hambatan dalam melangsungkan perkawinan lantaran berbeda agama dengan pasangannya.

Beberapa kasus di atas hanyalah sedikit contoh dari banyaknya kasus pernikahan beda agama yang tidak mendapat kepastian hukum karena ambiguitas UU Perkawinan. Sehingga, hal ini menimbulkan perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang peraturan dan putusan MK terkait, praktik pernikahan beda agama di Indonesia, Model Alternatif Pernikahan Beda Agama dan Kaitannnya dengan Penyelundupan Hukum, dan Hubungan antara Pernikahan Beda Agama dengan Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan Beragama.

B. Peraturan dan Putusan MK yang Terkait

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”[12] Bisa dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun untuk perkawinan yang berbeda agama menjadikan dua ketentuan syarat-syarat dan cara pelaksanaan sesuai agamanya masing-masing yang tentunya berbeda menjadi satu berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[13]

Demi melegalkan sebuah pernikahan beda agama dalam beberapa kasus yang terjadi pernikahan ini ditempuh dengan cara menikah di luar negeri. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”[14]

Walaupun dalam praktiknya memiliki dasar hukum namun jika ditinjau ulang Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan kembali lagi pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1. Maksudnya adalah perkawinan yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga pada Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan ini mengatur ketentuan pernikahan antara WNA dengan WNI ataupun WNI dengan WNI yang berada di luar negeri. Istilah ini disebut pernikahan campuran sesuai dengan pengertian hukum nasional Indonesia bukan beda agama, karena dalam hal ini konteks nya berbeda.[15]

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan pemohon karena dirasa peraturan yang melarang adanya pernikahan beda agama adalah melanggar Hak Asasi Manusia. Namun putusan ini menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28B ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28l ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.[16] Berlakunya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksudkan agar tidak terjadi berbagai macam penyelundupan hukum, contohnya dalam bidang hukum perkawinan. Hal ini dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan jaminan kebebasan dalam beragama dan menjalankan peribadatan sesuai ajarannya masing-masing. Selain itu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah norma yang telah memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan.[17]

C. Praktik Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Permasalahan pernikahan beda agama masih menjadi polemik dalam hukum perkawinan Indonesia. Pernikahan beda agama di Indonesia masih relatif sulit untuk dilaksanakan karena adanya suatu peraturan dalam UU Perkawinan yang mengatur tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama sehingga apabila perkawinan dilakukan berbeda agama maka tidak dianggap sah menurut UU Perkawinan.[18] Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena disatu sisi setiap warga negara memiliki hak secara konstitusional untuk melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga, tetapi di sisi lain kebebasan beragama juga dijamin secara konstitusional di Indonesia untuk dilindungi sebagai hak asasi manusia.[19]

Permasalahan pernikahan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Surakarta, seperti pada pasangan Gigih yang beragama Islam dan Aurora yang beragama Katolik yang akan melaksanakan pernikahan namun permohonan pencatatan pernikahannya ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan alasan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.[20] Akan tetapi, pada akhirnya kedua pasangan tersebut mendapatkan izin dari pengadilan dalam putusan PN Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt untuk mencatatkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil karena Gigih beserta kedua orang tuanya tidak berkeberatan menundukkan diri untuk menikah menurut tata cara agama Katolik. Selain itu, kasus yang sama menimpa pada pasangan Alvienilawati yang beragama Katolik dan Nugroho yang beragama Kristen.[21] Namun pada akhirnya keduanya juga mendapatkan izin dari pengadilan dalam putusan PN Surakarta No. 421/Pdt.P/2013/PN.Ska untuk dicatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil setelah salah satunya menundukkan diri untuk menikah menurut tata cara agama Katolik.

Dari kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan dan dicatatkan apabila salah satu dari pasangan tersebut bersedia menundukkan diri untuk menikah sesuai tata cara agama pasangannya yang lain. Hal ini sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan, akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.” Selain itu, Pasal 35 huruf a UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Sedangkan yang dimaksud “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama sehingga bagi pasangan yang ingin menikah beda agama haruslah melalui penetapan putusan oleh pengadilan.

D. Model Alternatif Pernikahan Beda Agama dan Kaitannya dengan Penyelundupan Hukum

            Beberapa model alternatif yang sering dilakukan oleh pasangan beda agama adalah dengan melakukan perpindahan agama atau dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri. Hal tersebut mereka lakukan sebagai jalan keluar untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dari rumitnya prosedur dan pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia. Ketentuan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini” dan selanjutnya mengenai pencatatan perkawinannya diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi, “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.”

Dalam praktiknya, hal tersebut dianggap memberikan kemudahan bagi WNI untuk melangsungkan pernikahan beda agama karena mereka dapat melangsungkan pernikahan menurut hukum negara tersebut dimana dalam negara dengan sistem common law biasanya menganut perkawinan sipil tanpa menggunakan perkawinan agama.[22] Perkawinan mereka biasanya dapat dicatatkan di kantor catatan sipil Indonesia sebagai upaya pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial bagi pasangan yang telah menikah.[23] Akan tetapi, sebenarnya tindakan berpindah agama hanya untuk menikah lalu kemudian kembali ke agama semula serta tindakan melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri dapat dikatakan sebagai bentuk penyelundupan hukum, yaitu cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keabsahan suatu perkawinan tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya.[24] Adanya penyelundupan hukum tentu juga dapat menimbulkan akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Namun demikian, Indonesia sendiri belum secara tegas menyatakan larangan boleh tidaknya melakukan penyelundupan hukum dalam perkawinan dan dalam UU Perkawinan sendiri belum secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyempurnaan dalam UU Perkawinan mengingat Indonesia memiliki masyarakat yang plural sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan beda agama akan terus terjadi dan juga penting bagi pasangan berbeda agama untuk memiliki kesiapan dan memikirkan akibat-akibat hukum yang mungkin akan timbul dari pernikahan tersebut.

E. Hubungan antara Pernikahan Beda Agama dengan Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan Beragama

Seperti yang sudah diterangkan pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan bahwa syarat sah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pernikahan beda agama tidak begitu jelas diatur dalam pasal ini, tetapi pasal ini kerap menjadi penghalang utama dalam pernikahan beda agama. Hal itu disebabkan karena apabila diantara salah satu pasangan ada yang agamanya tidak mengizinkan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut tidak sah dan tidak diakui negara. Pernikahan beda agama dapat dilakukan jika salah satu dari calon orang yang akan menikah menundukkan diri ke agama pasangannya. Hal ini tentu jelas telah mencederai hak kebebasan seseorang karena harus menundukkan diri ke agama yang bukan dia anut hanya untuk mendapat pengakuan dari negara. 

Prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama tertera pada The Universal Declaration of Human Rights(UDHR) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Secara lebih rinci diatur dalam article 18 UDHR yang menyatakan:

Everyone has the freedom of thought, conscience, and religion, this rights includes freedom to change his religion, or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in reaching, practice, worship, and observance.

Hal tersebut juga tidak selaras dengan International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) article 18 yaitu:

“Every person has the rights of freedom of thought, belief, and religion. This rights includes freedom to determine their religion or belief based on their own choice, and freedom whether individually or collectively, whether publicly or privately, to hold their religion and belief’.

ICCPR ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Selain itu, sistem penundukan ini juga tidak sesuai dengan UUD pasal 28E ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Disini terlihat jelas bahwa terhalangnya pernikahan beda agama dan solusi pernikahan beda agama yang berupa penundukan terhadap agama salah satu calon pasangan merupakan deviasi dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama. Negara mengintervensi terlalu jauh tentang kehidupan beragama seseorang. Berkeyakinan dan beragama adalah hak dasar setiap individu yang tidak dapat diganggu gugat dan negara seharusnya cukup memfasilitasi keberadaan agama. Seperti yang disampaikan oleh mantan hakim MK, I Dewa Gede Palguna dalam debat calon hakim MK tahun 2014, “Kemerdekaan beragama dijamin konstitusi maka hal itu juga berlaku dalam perkawinan. Negara tidak boleh memaksa warga berpindah agamanya”.[25]

E. Penutup

Indonesia merupakan negara hukum menjamin perlindungan hak seluruh warga negara. Segala aspek kehidupan diatur berdasarkan hukum yang berlaku, tidak terkecuali perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada pasangan yang yang melangsungkan perkawinan. Namun, realitanya dalam undang-undang ini terdapat pasal yang dianggap membatasi kebebasan hak asasi manusia bagi pasangan beda agama. Mereka harus mengajukan perkara ini ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan sah oleh negara. Namun, terdapat perbedaan putusan yang dijatuhkan hakim pada kasus serupa karena perbedaan dasar pertimbangan. Akibatnya, terjadi ketidakadilan yang dialami oleh pasangan yang berbeda agama.

Pada status quo, negara perlu memperjelas penafsiran hukum perkawinan yang berlaku agar masyarakat tidak menyalahartikan. Selain itu, hakim perlu menyelaraskan dasar pertimbangan putusan yang akan diberikan pada pemohon pernikahan beda agama. Meskipun Indonesia bukanlah common law yang memutus perkara serupa pada dengan putusan yang sama, tetapi perlu memperhatikan keputusan hakim yang dirasa paling bijak dalam memenuhi hak asasi manusia di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.


[1] Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 1.

[2] Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 1..

[3] Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 2.

[4] Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 28 B.

[5] Juswo Hudowo dan Indra Warga Dalem, Perkawinan Antar Agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 18 Nomor 1 (1998), hlm. 26.

[6] Ps. 8 huruf (f).

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1800 K/Pdt/1986, hlm. 40.

[8] Oratmangun, Hubertus Shakti Bagaskara. Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.), Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2 (2021)

[9] Ps. 21 Ayat (3).

[10] Oratmangun, Hubertus Shakti Bagaskara. Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.), Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2 (2021)

[11] Liputan6. 2022. Gagal Menikah Lantaran Beda Agama Pria Ini Gugat UU Perkawinan ke MK?. diakses melalui https://m.liputan6.com/news/read/4880156/gagal-menikah-lantaran-beda-agama-pria-ini-gugat-uu-perkawinan-ke-mk?

[12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1

[13] Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16

[14] Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[15] Nur Aisah. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015. hlm 212.

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

[17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

[18] Mardalena Hanifah. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review, 2(2), hlm.299.

[19] Sri Wahyuni. (2010). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal Hukum Islam (JHI), 8(1), hlm.65.

[20]  Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 September 2018, No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt

[21] Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 21 Agustus 2013, No. 421/Pdt.P/2013/PN.Ska

[22] Sri Wahyuni. Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?. (Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2016).

[23] Hamdan Nasution. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Jurnal Hukum Kaidah, 19(1), hlm.92.

[24] Anita Kamilah. (2018). Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1(1), hlm.125.

[25] Detiknews.(2014) Calon Hakim Konstitusi Diuji Soal Kebebasan Beragama dan Hukuman Mati, diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-2790551/calon-hakim-konstitusi-diuji-soal-kebebasan-beragama-dan-hukuman-mati pada 25 Febuari 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.